Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menilai kawasan Indonesia Timur 2045 menjadi salah satu penopang penting visi jangka panjang bangsa. Potensi sumber daya alam beserta kapasitas masyarakat di wilayah itu, menurutnya, perlu dioptimalkan agar daya saing nasional naik bersamaan dengan tingkat kesejahteraan warga.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keynote speech pada National Building Conference Tahun 2026 di Gedung Dome Harvest, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu, 29 Agustus 2026. Ribka mengingatkan bahwa Indonesia telah memasuki fase bonus demografi dengan jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa, di mana proporsi usia produktif relatif tinggi dibanding kelompok di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun.
Bonus demografi perlu dikelola tepat
Ribka menekankan bonus demografi tidak otomatis menjadi kekuatan pembangunan. Tanpa pengelolaan yang tepat, jumlah penduduk usia kerja justru berisiko menjadi beban. Ia mendorong pemerintah dan masyarakat memastikan kelompok produktif benar-benar berkontribusi lewat keterampilan, kesempatan kerja, dan dukungan kebijakan yang konsisten.
Di tingkat daerah, termasuk kabupaten di Jawa Tengah seperti Kendal, semangat yang sama relevan: aparatur dan warga perlu menyambut program nasional agar manfaatnya merata. Pemerintah daerah diminta lebih giat memastikan inisiatif pusat sampai ke lapangan, bukan berhenti di wacana.
Asta Cita sebagai kerangka prioritas
Untuk menopang visi jangka panjang, Ribka mengajak seluruh elemen mendukung program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita. Sejumlah agenda yang disinggung meliputi Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan lumbung pangan, pembangunan infrastruktur, sekolah terintegrasi, serta langkah pengentasan kemiskinan.
Ia mengapresiasi arah kebijakan Presiden yang menaruh perhatian pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada kolaborasi lintas level pemerintahan agar pelaksanaan di daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pembangunan Papua dan tantangan PSN
Khusus terkait Indonesia Timur, Ribka menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua. Pembangunan infrastruktur di kawasan itu masih menemui sejumlah tantangan sehingga memerlukan dukungan masyarakat serta kerja sama banyak pihak. Ia menegaskan pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tanpa penguatan daya saing warga setempat, investasi infrastruktur dikhawatirkan belum cukup membuka peluang keluar dari kantong-kantong kemiskinan. Harapannya, masyarakat di kawasan timur memperoleh ruang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Tata kelola dan dampak kesejahteraan
Ribka menegaskan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Dampak langsung terhadap kesejahteraan harus menjadi tolok ukur, didukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut mencakup partisipasi, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesetaraan, konsensus, serta profesionalisme dan integritas.
Forum National Building Conference 2026 antara lain dihadiri anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby, anggota Dewan Energi Nasional Johni Jonatan Numberi, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw, dan Ketua STT Internasional Harvest Indonesia Daniel Runtuwene. Sinergi lintas pemangku kepentingan dinilai krusial agar modal kawasan timur benar-benar menopang target jangka panjang bangsa, termasuk kesiapan daerah-daerah lain di Pulau Jawa untuk menyelaraskan program lokal dengan agenda nasional.
Bagi pembaca di Kendal dan sekitarnya, pesan Wamendagri menjadi pengingat bahwa keberhasilan visi 2045 ditentukan oleh kerja kolektif: dari optimalisasi potensi wilayah hingga disiplin tata kelola di setiap tingkatan pemerintahan.
Sumber: Liputan6.