Penanganan dampak gempa NTT mendapat penegasan langsung dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagekeo. Fokus pemerintah pusat tidak hanya pada logistik darurat, tetapi juga pemulihan dokumen kependudukan dan pengawasan dana bantuan agar cepat sampai ke warga terdampak.
Rapat digelar di Yonif TP 834/WM, Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Kemendagri memaparkan langkah konkret mulai dari pencetakan ulang dokumen sipil hingga asistensi penggunaan Belanja Tidak Terduga di tingkat provinsi dan kabupaten. Bagi pembaca di Kendal dan Jawa Tengah, pola koordinasi lintas instansi ini menjadi gambaran bagaimana pemerintah daerah biasanya dilibatkan saat bencana skala besar.
Tim Dukcapil diterjunkan untuk cetak ulang dokumen
Banyak warga kehilangan atau mengalami kerusakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat sipil lain akibat guncangan dan kondisi pengungsian. Mendagri menyatakan permintaan penggantian dokumen sangat tinggi saat peninjauan di lapangan.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirim tim khusus agar penerbitan KTP, KK, serta dokumen terkait dapat diproses di lokasi. Langkah ini dimaksudkan agar hak sipil warga tidak terhambat saat mengurus bantuan, layanan kesehatan, atau keperluan administrasi lain.
Koordinasi sertifikat tanah dan surat kendaraan
Selain adminduk, Kemendagri menjalin koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid terkait penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang. Kerja sama serupa dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk pengurusan SIM, STNK, dan BPKB.
Mendagri menekankan agar layanan dokumen kendaraan dan surat penting tersebut diberikan tanpa biaya kepada korban. Pendekatan lintas kementerian ini diharapkan memangkas birokrasi di tengah situasi darurat.
Bantuan Presiden Rp200 miliar dan prioritas logistik
Pemerintah menyalurkan total Rp200 miliar sebagai Bantuan Presiden. Rinciannya meliputi Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT serta Rp20 miliar masing-masing bagi delapan kabupaten terdampak. Dana dapat dipakai memenuhi kebutuhan logistik, termasuk bagi pengungsi di tenda dan warga di wilayah pelosok.
Menurut Tito, kekhawatiran warga saat ini banyak terkait rumah rusak dan potensi gempa susulan sehingga mereka bertahan di tenda. Karena itu, pemenuhan logistik ditempatkan sebagai skala prioritas. Tim khusus Kemendagri juga ditugaskan mengasistensi pemda agar penyaluran berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pendataan rumah rusak jadi acuan bantuan BNPB
Mendagri mendorong seluruh bupati di wilayah terdampak untuk segera mendata rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Proses itu disarankan melibatkan Badan Pusat Statistik agar verifikasi lebih cepat dan akurat.
Data tersebut menjadi rujukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menyalurkan bantuan perbaikan. Besaran yang disebut mencakup sekitar Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta sedang, serta bantuan rusak berat yang sebelumnya Rp60 juta dan kini disebut naik menjadi Rp70 juta. Setelah kondisi dinilai stabil dari gempa susulan, dana diharapkan langsung mendorong warga membangun kembali hunian.
Sebagai rangkaian kunjungan, Mendagri bersama pimpinan kementerian dan lembaga lain mendampingi Presiden meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo. Pemantauan di lapangan itu memperkuat pesan bahwa pemulihan administrasi, logistik, dan hunian harus berjalan beriringan.
Ringkasnya, penanganan gempa NTT menempatkan layanan adminduk, penggantian dokumen hilang, pengawasan dana Rp200 miliar, dan pendataan kerusakan rumah sebagai paket kerja yang saling terkait. Transparansi pemda dan percepatan layanan di lapangan akan menentukan seberapa cepat warga kembali pulih.
Sumber: Liputan6.