Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Kamis, 27 Agustus 2026, dengan memaparkan perkembangan program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang kini dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Hadir di hadapan warga NU, ia juga menyinggung peran Kepala Badan Gizi Nasional serta arah kebijakan koperasi desa yang akan segera beroperasi. Bagi pembaca di Kendal dan wilayah lain di Jawa Tengah, pemaparan ini relevan karena program gizi nasional menyasar kelompok rentan di seluruh daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa jangkauan layanan gizi tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan lansia. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan infrastruktur pendukung berupa puluhan ribu satuan pelayanan dan dapur umum agar distribusi makanan bergizi berjalan lebih teratur.
Capaian penerima manfaat dan infrastruktur dapur gizi
Prabowo menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah menyasar 62 juta penerima manfaat. Angka tersebut menjadi indikator skala program yang diklaim pemerintah sebagai salah satu prioritas layanan sosial. Selain jumlah penerima, ia menyebut pembangunan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta dapur umum MBG sebagai tulang punggung operasional di lapangan.
Ia mengakui bahwa program sebesar ini masih menyisakan sejumlah kekurangan. Namun, komitmen yang disampaikan adalah menyelesaikan persoalan tersebut agar manfaat tetap sampai kepada anak-anak, ibu hamil, dan orang lanjut usia. Penegasan ini disampaikan secara langsung saat membuka muktamar di Jombang.
Apresiasi untuk Sudaryono sebagai Kepala BGN
Di depan peserta muktamar, Presiden menyinggung Sosok Sudaryono yang menjabat Kepala Badan Gizi Nasional. Prabowo menggambarkan pejabat tersebut sebagai anak muda yang memiliki ketahanan fisik kuat, termasuk menyebut “jantungnya kuat”, sebagai bentuk apresiasi atas beban kerja mengelola program berskala besar.
Pernyataan itu dikaitkan dengan kompleksitas MBG yang menuntut koordinasi lintas wilayah dan ketepatan sasaran. Dengan kehadiran pimpinan BGN di lokasi acara, pesan yang ingin ditegaskan adalah pentingnya kepemimpinan teknis yang mampu menuntaskan celah pelaksanaan tanpa mengurangi tujuan utama, yaitu manfaat gizi bagi kelompok rentan.
Komitmen merapikan kekurangan pelaksanaan MBG
Prabowo menegaskan tekad pemerintah untuk merampungkan kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa yang utama bukan sekadar perluasan angka, melainkan memastikan manfaat benar-benar diterima anak-anak, ibu hamil, dan lansia di berbagai daerah.
Pendekatan tersebut menempatkan perbaikan tata kelola, ketepatan distribusi, dan kesinambungan layanan sebagai agenda lanjutan. Bagi masyarakat di daerah, termasuk keluarga di Kabupaten Kendal yang mengikuti isu kebijakan nasional, arah ini menjadi rujukan untuk memahami prioritas pemerintah pada sektor gizi publik.
Koperasi Desa Merah Putih dan harga bersubsidi
Selain isu gizi, Presiden menyinggung prestasi kebijakan berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyampaikan bahwa sebentar lagi puluhan ribu koperasi akan beroperasi dan pemerintah menjamin barang bersubsidi sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya.
Prabowo juga menggarisbawahi bahwa barang subsidi tidak boleh diperdagangkan secara menyimpang dari peruntukan. Penegasan ini bertujuan menjaga skema bantuan harga tetap tepat sasaran ketika jaringan koperasi desa mulai berjalan secara massif.
- MBG telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat.
- Puluhan ribu dapur umum dan SPPG disiapkan untuk operasional.
- Kepala BGN Sudaryono diapresiasi di forum Muktamar NU.
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan beroperasi dengan skema harga subsidi.
Secara keseluruhan, pidato pembukaan di Jombang memadukan laporan capaian gizi, dukungan terhadap pimpinan BGN, dan penegasan instrumen koperasi desa. Rangkaian pesan itu menggambarkan fokus pemerintah pada layanan dasar yang menyentuh rumah tangga, tanpa mengabaikan perbaikan teknis di lapangan. Publik di Kendal dapat menjadikan informasi ini sebagai rujukan mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang beririsan dengan kebutuhan gizi dan ekonomi warga.
Dengan forum keagamaan sebesar Muktamar NU, penyampaian capaian MBG dan rencana koperasi meraih audiens luas. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa manfaat program harus dirasakan kelompok rentan, sementara kekurangan pelaksanaan akan terus diselesaikan. Pantauan terhadap realisasi di daerah tetap penting agar angka nasional sejalan dengan kualitas layanan di tingkat komunitas.
Sumber: Liputan6.